nightglow – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat persiapan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK periode 2024-2029. Rapat ini digelar tertutup di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11/2024).
Dalam keterangannya, Puan Maharani menyatakan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari surat presiden (Surpres) nomor R60/PRES/11/2024 tanggal 4 November 2024. Surpres tersebut menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan tidak akan melakukan pengkajian ulang dari nama-nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK yang telah dikirim oleh Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi).
“Baru saja kami melakukan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI dengan pimpinan Komisi III terkait untuk persiapan fit and proper test Capim KPK dan calon Dewas KPK periode 2024-2029,” kata Puan usai rapat.
DPR telah menerima Surpres tentang nama-nama calon pimpinan KPK dan calon Dewas KPK yang telah dibacakan dalam rapat paripurna tanggal 12 November kemarin. Sesuai mekanisme, pimpinan DPR RI menugaskan Komisi III untuk melakukan proses fit and proper test dari nama-nama yang sudah disaring oleh pansel KPK.
Rapat ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Adies Kadir, serta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Puan berharap proses fit and proper test Capim KPK dan Calon Dewas KPK nanti akan berjalan lancar dan siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan Dewas KPK harus bisa meningkatkan kinerja lembaganya.
Komisi III sebagai mitra lembaga antirasuah KPK, akan bertugas menggelar uji kelayakan tersebut situs slot jepang. Total, 20 orang calon pimpinan dan calon Dewas KPK akan mengikuti tes terakhir di DPR.
“Dan kami berharap nantinya siapapun yang terpilih sebagai pimpinan KPK dan Dewas KPK harus bisa meningkatkan kinerja lembaganya,” pungkas Puan.
Dengan adanya rapat persiapan ini, DPR berkomitmen untuk memastikan bahwa proses seleksi calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK berjalan dengan transparan dan akuntabel, sesuai dengan aturan yang berlaku.